Abdullah Tuasikal: Masyarakat Minta Kadis Tanaman Pengan Malteng Di Periksa

Kabaresijurnalis.com. Ambon – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Abdulah Tuasikal melakukan komunikasi dua arah dengan konstituennya melalui kunjungan secara berkala, dan merupakan kewajibannya untuk bertemu konstituennya disetiap masa reses, ataupun kunjungan-kunjungan kerja lainnya,

Setelah melakukan kunjungan dan bertemu secara langsung dengan konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya kabupaten Maluku Tengah (Malteng), hampir seluruh kecamatan dikunjunginya.

Dalam pertemuan dengan konstituenny Kata Tuasikal, ada beberapa masukan terkait dengan bantuan alat pertanian dari Kementrian Pertanian RI melalui aspirasi dirinya sebagai Anggota DPR RI.

Menurut mereka bahwa, “Bantuan harusnya didistribusikan kepada 30 petani, namun Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Malteng Arsad Slamat hanya menyalurkan kepada delapan orang petani sementara 22 orang petani tidak diberikan,” kata Tuasikal mengulang keluhan petani yang disampaikan kepada kabaresijurnalis.com, Senin,(10/1/22) di Rumah Aspirasainya di Waihaong Ambon.

Menurutnya, dengan pengakuan dari petani, hal ini sangatlah mengganjal hati saya, dan ini patut di pertanyakan. Sebab apa yang dilakukan oleh Kadis Tanaman Pangan Dan Holtikultura Malteng, sangat tidaklah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan.

“Saya telah memberikan bantuan lewat aspirasi berupa Hand Traktor, Jonder, namun tidak diberikan kepada petani yang sudah direkomendasikan, sebaliknya diberikan petani yang lain. Hal ini baru diketahui saat reses melakukan pengawasan di Malteng dan ternyata petani mengeluhkan apa yang dilakukan Arsad Slamat,” terang Tuasikal

Dalam pertemuannya dengan masyarakat, petani yang merasa dirugikan akibat kebijakan Arsad Slamat, meminta agar Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura untuk diperiksa atas perbutannya yang merugikan petani yang haknya di ambil.  

“Dalam pertemuan ada kelompok petani yang meneriakkan untuk memangil pihak kepolisian untuk Kadis diperiksa, karena apa yang mereka harus dapatkan malah tidak dapat. Saya katakan itu adalah hak kalian karena ini semua sudah terlampir dalam Surat Keputusan (SK) Kementrian Pertanian RI, dan itu baru dua saja belum yang lain seperti Hesprayer dan Pompa,” ujarnya.

Dikatakannya, tindakan yang dilakukan Kadis Tanaman Pangan Dan Holtikultura Malteng, terkesan ingin mengadudomba masyarakat yang satu dengan masyarakat lainya. Sebab yang dapat bukan sesuai surat rekomendasi, sehingga bagi saya ada apa di balik ini semua.

“Harusnya Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Malteng bertindak seperti kantor pos saja, dimana saat barangnya masuk langsung diserahkan kepada orangnya kenapa harus diberikan kepada orang lain yang bukan sesuai dengan rekomendasi, ini ada apa sebenarnya,” tanya Tuasikal. 

Dikuatirkan lanjut Tuasikal, terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sebab dua tahun ini sudah cukup banyak yang disalurkan dan pada tahun 2021 kurang lebih ada 24 kelompok tani tidak mendapatkan Hand Traktor juga Jonder yang mana mereka telah direkomendasikan tetapi malah tidak mendapat.

“jika mental Kepala Dinasnya seperti ini, pasti akan sangat kacau sebab bantuannya tidak tepat sasaran sesuai rekomendasi yang diberikan dari Kementerian Pertanian RI sudah sesuai CPCL-nya, tetapi malah tidak di respon secara baik, sehingga kadisnya perlu di periksa dan di evaluasi kinerjanya,” tegasnya Tuasikal. (KJ.07)