BPBJ Malteng Gelar Peningkatan SDM Pelaku Pengadaan Barang
KABARESIJURNALIS.COM, MALTENG-Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha dan penyedia. Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng), menggelar kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelaku pengadaan barang dan jasa dalam rangka penerapan TKDN, PDN dan E-Katalog.
Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di salah satu hotel di Masohi, Senin, (11/11/24). Diikuti oleh pelaku usaha, penyedia barang dan jasa di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Malteng.
Kegiatan di buka oleh Asisten Dua Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekretaris Daerah (Sekda Malteng), Julius Boro, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Malteng Rakib Sahubawa. Hadir sebagai narasumber, Risky Dwi Raharjo, Kepala Subgian Tata Usaha Pusat SDM PBJ, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa RI.
“Kegiatan ini untuk mengedukasi pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang bergerak dibidang barang dan jasa, bagaimana mana mereka dapat menggunakan sistem E-Katalok dalam penjualan dan pembelian. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pengusaha dan menghindari terjadinya spekulasi pertanggung jawaban pembelian barang atau .” Tegas kepala BPBJ Malteng Ismail, kepada wartawan disela-sela kegiatan.
Sementara itu, Pj Bupati Malteng Rakib Sahubawa, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Dua Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekda Malteng Julius Boro. Mengatakan bahwa, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat berharga dalam upaya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malteng .
“Pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, dan transparan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga bagian dari upaya kita dalam mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sahubawa, menekankan bahwa penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Produk Dalam Negeri (PDN) adalah langkah strategis yang harus terus kita dorong. Dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
“Kita tidak hanya memperkuat industri nasional tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” tegasnya.
“Tidak kalah penting penerapan E-Katalog sebagai sistem digital untuk pengadaan barang dan jasa juga perlu kita maksimalkan. Pemanfaatan E-Katalog memungkinkan proses pengadaan yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” ingatnya. (KJ.07)
