Lantik Enam KPN, Ini Penegasan Tuasikal
Kabaresijurnalis.com, Maluku Tengah– Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua,SH. Kembali melantik dan mengambil sumpah Enam Kepala Pemerintah Negeri (KPN), Se-Malteng. Mereka yang dilantik masing-masing La Ode Ilahi, KPN Administrasi Sariputih, Abdul Rosid, KPN Administrasi Waiasih Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
Yacobus Maatoke selaku KPN Haruru, Adelina Kokorule, KPN Administrasi Nuweletetu Kecamatan Amahai. Serta Salem Musiin, KPN Administrasi Besi Kecamatan Seram Utara dan Rudolf Makatita KPN Latea Kecamatan Seram Utara Barat.
Kegiatan pelantikan dipusatkan di Gedung Baileo Ir. Soekarno, Pendopo Bupati Malteng, Rabu,(2/3/22). Turut hadir menyaksikan pelantikan, Pimpinan OPD Pemkab Malteng, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dari masing-masing Negeri yang dilantik.
“Menyikapi berbagai persoalan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi pemerintah saat ini, maka Pemerintah Negeri diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam merumuskan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan melakukan terobosan-terobosan yang inovatif guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.” Penegasan ini disampaikan Bupati Malteng Tuasikal Abua,SH, dalam sambutannya.
“Serta mendorong kemandirian negeri dengan memanfaatkan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar menghindari penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa,” ujar Tuasikal.
Ditegaskan, sesuai amanat Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, maka pergantian Perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat negeri dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu,” ingatnya.
Menyikapi berbagai konflik sosial antar negeri di Kabupaten Maluku Tengah yang terjadi belakangan ini, Tuasikal mengingatkan kepada para Kepala Pemerintah Negeri (KPN) dan seluruh Perangkat Negeri agar selalu proaktif dan bijaksana dalam meminimalisir potensi konflik serta menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di negeri.
“Saya harapkan Pemerintah Negeri juga harus dapat segera mempersiapkan dokumen dan anggaran terkait batas negeri untuk nantinya akan dibahas bersama sehingga kedepannya kita harapkan tidak terjadi lagi potensi konflik antar negeri karena masalah batas negeri,” harap Tuasikal. (KJ.01)
