Sinergi BPH Migas Dan DPR RI Di Malteng
Kabaresijurnalis com, Maluku Tengah– Pemerintah Pusat lewat Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas melakukan sosialisasi tentang penggunan minyak dan gas bersama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Provinsi Maluku dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Mercy Chriesty Barends, S.T, di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Kegiatan dipusatkan di ruang pertemuan Hotel Isabela Masohi, Selasa, (4/4/23), berlangsung pukul 13.34 Wit hingga pukul 16.20, dihadiri Kepala Dinas PMNPPA Amil Sopailu, S.Fil mewakili Pejabat Bupati Malteng DR. Muhamat Marasabessy, Kadis Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Malteng, Komite BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak, Bapak Simanjuntak.
Dalam sambutannya, Pejabat Bupati Malteng DR. Muhamat Marasabessy mengatakan bahwa, secara administratif Malteng terdiri dari 186 Negeri/Desa dan 6 Kelurahan yang tersebar pada 18 Kecamatan, dengan jumlah penduduk kurang lebih 424 ribu jiwa. Kondisi tersebut, menjadikan Malteng sebagai kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Maluku, yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan petani.
“Tentunya dengan kondisi itu, kebutuhan akan migas terutama BBM sangatlah tinggi untuk pemenuhan aktifitas sehari-hari masyarakat. Sedanqkan untuk gas di masyarakat, saat ini masih belum tinggi karena kebanyakan masyarakat masih menggunakan minyak tanah,” terang Marasabessy.
Namun demikian kata Pejabat Bupati, melalui kebijakan pemerintah, masyarakat kini telah berangsur-angsur mengalihkan penggunaan BBM dari Minyak Tanah (Mitan) ke Elpiji. Sementara itu, pada penggunaan BBM khususnya pertalite hingga saat ini di Malteng, kami masih diperhadapkan pada fenomena antrian masyarakat dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite.
“Kami telah melakukan berbagai upaya bersama Pertamina Masohi dalam rangka mencari selusi agar masyarakat Malteng tetap mendapatkan kemudahan subsidi energi terutama BBM serta memastikan ketersediaan BBM dan kestabilan harga,” ujarnya.
Dirinya berharap, hal ini bisa menjadi perhatian kita bersama terutama BPH Migas dan PT. Pertamina agar pasokan pertalite dapat di tambah serta perlu dilakukan pengawasan yang baik agar tepat sasaran karena subsidi BBM ini sehingga tidak terjadi lagi fenomena antrian yang panjang lanjutnya.
“Semoga sinergi antara BPH Migas dengan DPR RI ini dapat berkelanjutan dan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk bekerja sesuai program-program dan memiliki terobosan-terobosan yang selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak,” harapnya. (KJ. Ian/Mg)